Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 4 kementerian diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan akan mengeroyok perusahaan tambang yang mana Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya bermasalah. 

Ada beberapa kesimpulan yang didapatkan setelah dilakukannya rapat mengenai tindak lanjut penyelesaian IUP ini, diantaranya :

1. Dilakukannya penataan IUP yang akan diselesaikan berbasis provinsi. Sebab berdasarkan data yang ada, rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di daerag Kalimantan Tengah, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat. 
2. Untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC, per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya, oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi entitas yang bermasalah atau ada kewajiban, kedua direktorat ini akan saling berbagi informasi.
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) akan turun ke provinsi dengan tujuan menyelesaikan IUP yang bersifat non CnC, tumpang tindih, maupun sengketa.
5. Mengenai klarifikasi untuk tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Menurut catatan, ada Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.

Penulis : Arswinda Radita R.
Sumber: tambang.co.id